Presiden Prabowo Subianto Resmi Serahkan DIPA 2025 dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara

ESENSI.TV, JAKARTA - Pemerintah terus melangkah maju dalam membangun fondasi kokoh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyerahan digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, yang dirangkaikan dengan peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0.

Kedua agenda penting ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah seremoni di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.  

Acara yang berlangsung khidmat ini menandai awal pelaksanaan APBN 2025, yang dirancang sebagai jembatan transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. 

Baca Juga: Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang Siap Disidangkan, Kejaksaan Terima Pelimpahan Barang Bukti dan Tersangka

Dalam laporan pembuka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyusunan APBN 2025 telah melalui komunikasi intensif dengan Presiden terpilih guna memastikan keberlanjutan program prioritas. 

“Proses penyusunan APBN ini dilakukan dengan berkonsultasi secara mendalam bersama Presiden terpilih agar visi pembangunan yang menjadi prioritas dapat diakomodasi dengan maksimal,” jelas Sri Mulyani.  

Selain itu, agenda ini juga dirangkaikan dengan peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, sebuah inovasi penting yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa sistem terbaru ini tidak hanya mengintegrasikan seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan hingga pembayaran, tetapi juga mempermudah pelaporan pajak.

Baca Juga: Cuaca Ekstrem Mengancam, Menko Pangan Pastikan Pasokan Pangan Aman Tetap Aman

“Dengan e-katalog versi 6.0, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan akan dimudahkan, mulai dari pembayaran hingga pelaporan pajak. Ini adalah langkah konkret menuju tata kelola yang lebih akuntabel,” ujar Luhut.  

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa anggaran negara harus dikelola dengan efisiensi tinggi tanpa mengurangi kualitas pembangunan. 

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang hati-hati dan terencana menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai target pembangunan nasional. 

“Kita memiliki cita-cita besar untuk Indonesia maju, tetapi hal itu hanya dapat dicapai jika setiap rupiah yang dibelanjakan dilakukan dengan pengawasan ketat dan efisiensi maksimal,” kata Presiden.