ESENSI.TV, NASIONAL - Masalah resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR) kini menjadi perhatian utama Kementerian Kesehatan RI, seiring dengan ancaman yang terus meningkat secara global.
AMR, yang terjadi akibat penggunaan antibiotik yang tidak bijak, telah menyebabkan jutaan kematian setiap tahunnya dan berpotensi menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di masa depan.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, mengungkapkan bahwa kematian akibat AMR mencapai 1,2 juta jiwa pada tahun 2019.
Baca Juga: Komisi III DPR RI Tetapkan Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029, Ini Sosok Yang Terpilih
Jika tidak ditangani, jumlah ini diperkirakan melonjak drastis menjadi 10 juta jiwa pada 2050.
“Masih banyak masyarakat kita yang tidak memahami dampak buruk penggunaan antibiotik secara sembarangan. Selain itu, akses yang terlalu mudah terhadap antibiotik tanpa resep dokter memperparah kondisi ini,” jelas Azhar dalam pernyataannya pada Kamis, 21 November 2024.
Salah satu penyebab utama penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol adalah kebiasaan membeli obat tanpa resep dokter.
Fenomena ini kerap terjadi di berbagai tempat, mulai dari apotek hingga warung kecil.
Azhar menekankan perlunya peningkatan pengawasan agar penjualan obat-obatan seperti antibiotik dapat dikendalikan.
“Kita harus memastikan bahwa antibiotik hanya diberikan dengan resep dokter untuk mencegah penyalahgunaan,” tegasnya.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi sorotan dalam upaya menekan penyalahgunaan antibiotik.
Menurut Azhar, antibiotik sering digunakan oleh petani dan peternak untuk menjaga kesehatan ternak, seperti sapi, ikan, dan ayam.
Baca Juga: Perdalam Kasus Korupsi Importasi Gula, Kejagung Periksa 11 Saksi untuk Perkuat Bukti
Artikel Terkait
Kementerian Kesehatan Temukan Kasus Penyakit Lumpuh Layu di Jateng dan Jatim
Percepatan Penanganan Tuberkulosis Jadi Prioritas Kementerian Kesehatan di Indonesia
Kemenhub Siapkan Bus Gratis di Puncak untuk Kurangi Kemacetan Libur Nataru
Tuai Banyak Pro dan Kontra, DPR Usulkan Revisi Zonasi PPDB dan Tuntut Kesejahteraan Guru
Perdalam Kasus Korupsi Importasi Gula, Kejagung Periksa 11 Saksi untuk Perkuat Bukti