Mukhtarudin juga mengingatkan pentingnya peran aparat penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan, untuk menindak tegas pelanggaran yang mungkin terjadi.
"Diperlukan tindakan hukum tegas terhadap oknum yang berusaha menyalahgunakan sistem. Biasanya, mereka tidak bertindak sendiri dan mendapat dukungan pihak tertentu. Untuk itu, langkah penegakan hukum yang tegas akan memastikan subsidi ini benar-benar sampai pada masyarakat yang berhak," jelas Mukhtarudin.
Selain itu, Mukhtarudin mendorong pemerintah untuk membangun sistem pengawasan yang efektif dan melakukan evaluasi berkala terhadap program subsidi ini.
Dengan memastikan data yang akurat, pengawasan yang kuat, dan penegakan hukum yang tegas, ia optimistis bahwa kebijakan subsidi dalam bentuk BLT dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: Sambutan Meriah Penuh Kehormatan untuk Presiden Prabowo di Beijing
Harapannya, rencana baru ini dapat mengatasi masalah kebocoran subsidi yang selama ini terjadi dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menguntungkan masyarakat yang membutuhkan.***(LL)
Artikel Terkait
Komisi X DPR RI Setujui Naturalisasi Tiga Pemain Keturunan Indonesia untuk Perkuat Timnas
Pemerintah Upayakan Penyelamatan Sritex, Begini Tanggapa DPR RI
Presiden Prabowo Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM, DPR: Harus Ada Kriteria yang Jelas
DPR RI Terapkan Pemutaran Harian Lagu Indonesia Raya untuk Tingkatkan Nasionalisme di Gedung Parlemen
DPR Desak Pemerintah Atasi Dampak Impor Susu yang Rugikan Peternak Lokal