Sofyan Tan: Jangan Gonta-Ganti Kurikulum, Dampaknya Berat bagi Guru dan Siswa

ESENSI.TV, NASIONAL - Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengganti kurikulum pendidikan di setiap pergantian kabinet atau menteri. 

Ia menilai bahwa perubahan kurikulum yang terlalu sering akan berdampak buruk, tidak hanya bagi guru, tetapi juga bagi siswa dan seluruh infrastruktur pendidikan di Indonesia. 

Kekhawatiran ini muncul seiring dengan isu yang beredar mengenai kemungkinan penggantian Kurikulum Merdeka setelah adanya pergantian rezim pemerintahan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Buka Rakornas 2024, Dorong Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hadapi Tantangan Nasional

Dalam wawancaranya, Sofyan Tan menekankan bahwa perubahan kurikulum yang sering hanya akan memperumit sistem pendidikan yang sudah ada. 

"Setiap kali ada pergantian pemerintahan, selalu ada perubahan kurikulum. Hal ini membutuhkan banyak upaya dan dapat mengganggu proses pembelajaran yang sudah berjalan," ujar Sofyan. 

Ia juga menyebut bahwa masyarakat wajar merasa resah, karena anak-anak dan orang tua sudah mulai beradaptasi dengan Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan.

Perubahan mendadak hanya akan memperlambat proses adaptasi tersebut.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Bongkar Kasus Judol Libatkan Oknum Pegawai Komdigi, Sita Barang Mewah dan Uang Rp73,7 Miliar

Sofyan juga mengungkapkan keprihatinannya dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti, di mana ia mengingatkan agar perubahan kurikulum tidak diputuskan hanya berdasarkan pergantian menteri. 

Ia menyebutkan bahwa penggantian kurikulum akan berpengaruh pada lebih dari 3 juta guru di seluruh Indonesia. "Guru-guru ini sudah kesulitan beradaptasi dengan kurikulum yang ada. Jika ada perubahan lagi, mereka harus kembali belajar dan beradaptasi, yang tentu sangat memberatkan," tambah Sofyan.

Selain itu, Sofyan Tan juga menyoroti dampak perubahan kurikulum terhadap kesenjangan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses dan fasilitas.

"Akses dan kualitas pendidikan di daerah belum merata. Jika kurikulum berubah lagi, sekolah-sekolah di daerah yang kurang siap akan semakin tertinggal," jelasnya. 

Baca Juga: Pemeriksaan Kasus Suap Ronald Tannur: Kejagung Periksa Empat Saksi dan Tahan Hakim di Jakarta