ESENSI.TV, NASIONAL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja mereka, khususnya dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
Komitmen ini ditegaskan oleh Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, yang menyerukan agar seluruh pimpinan, sekretariat, dan pengelola keuangan bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan laporan harta kekayaan mereka.
Menurutnya, keterbukaan tersebut sangat penting demi membangun citra Bawaslu sebagai lembaga yang terpercaya di mata publik.
Baca Juga: Pesawat Smart Air Aviation Cakrawala Tergelincir di Landasan Pacu Intan Jaya, Tidak Ada Korban Jiwa
Herwyn menekankan bahwa ketaatan pada pelaporan harta kekayaan, baik dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun LHKAN, harus dilakukan oleh seluruh jajaran Bawaslu tanpa kecuali.
Ia menegaskan pentingnya menampilkan profil seluruh anggota Bawaslu beserta laporan harta kekayaan mereka agar transparansi dapat diwujudkan.
“Kami ingin menunjukkan kepada publik, melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa Bawaslu berkomitmen untuk bersikap terbuka dan jujur sehingga dapat terus mempertahankan kepercayaan masyarakat,” ujar Herwyn dalam acara Rapat Kerja Teknis Tindak Lanjut Pelaporan LKHAN 2023 dan Pembaruan Data Wajib LHKAN 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, dikutip pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Tujuh Pos Lintas Batas Negara untuk Perkuat Wilayah Perbatasan Indonesia
Meskipun demikian, Herwyn juga mengingatkan agar seluruh pimpinan Bawaslu, mulai dari ketua hingga staf pengelola keuangan di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tidak boleh luput dalam mengisi dan menyampaikan laporan LHKPN dan LHKAN.
Ia mengapresiasi mereka yang sudah patuh dalam melaporkan kekayaan mereka.
Bagi yang masih mengalami kendala atau ketidaksesuaian, Herwyn mendorong agar segera melakukan klarifikasi ke KPK.
“Saya sangat mengapresiasi mereka yang sudah melaporkan LHKPN. Jika ada masalah atau ketidaksesuaian, segera klarifikasi kepada KPK agar bisa segera diselesaikan,” imbaunya.
Baca Juga: OJK Ungkap Tren Penipuan Terbaru di Sektor Keuangan dan Siapkan Anti Scam Center
Herwyn juga menyoroti pentingnya kerja sama yang solid di internal Bawaslu.
Artikel Terkait
DPR RI Bahas Rancangan Peraturan Bawaslu untuk Optimalisasi Pengawasan Pemilu 2024
Bawaslu Perintahkan KPU Batalkan Penggantian 3 Anggota DPR Terpilih dari PKB di Dapil Jawa Timur
Fenomena Kotak Kosong di Pilkada: Bawaslu Ingatkan Pentingnya Partisipasi Pemilih
Ketua Bawaslu: Kampanye Kotak Kosong Diperbolehkan, Pengawasan Pemilu Harus Ditingkatkan
Bawaslu Putuskan KPU RI Langgar Prosedur, Tetapkan Rahmat Handoyo Sebagai Calon Terpilih DPR RI