5.614 Personel Siap Amankan Pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR RI 2024-2029

ESENSI.TV, JAKARTA - Menjelang pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2024-2029, Kepolisian melalui Polda Metro Jaya dan Polres jajaran siap memastikan kelancaran serta keamanan acara yang akan digelar di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Selasa (1/10/2024) besok.

Ribuan personel gabungan disiagakan untuk menjamin agar pelantikan berjalan lancar tanpa adanya gangguan, baik dari segi keamanan maupun ketertiban lalu lintas.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan bahwa jumlah total personel yang disiapkan untuk mengamankan jalannya pelantikan ini mencapai 5.614 personel. 

 Baca Juga: 13 Kolonel TNI AD Naik Pangkat Jadi Brigjen, Total 36 Pati TNI Terima Kenaikan Pangkat

"Kekuatan personel yang dilibatkan dalam pengamanan sebanyak 5.614 personel," ujar Ade Ary dalam keterangannya, Senin, 30 September 2024.

Ade Ary merinci bahwa ribuan personel yang terlibat terdiri dari 4.006 personel Satgas Polda Metro Jaya, 585 personel Satgas Polres, dan 1.023 personel BKO dari TNI, Mabes Polri, serta Pemda DKI Jakarta.

Pengamanan ini mencakup area Gedung DPR/MPR RI dan sejumlah titik penting lainnya di sekitar lokasi pelantikan.

 Baca Juga: Ketua Bawaslu: Kampanye Kotak Kosong Diperbolehkan, Pengawasan Pemilu Harus Ditingkatkan

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, juga menambahkan bahwa pengamanan ketat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan, termasuk mencegah adanya massa aksi yang berupaya memasuki Gedung DPR/MPR RI. 

"Kami memfokuskan agar acara inti tidak terganggu, mulai dari kedatangan pejabat-pejabat, pidato, hingga acara pelantikan berakhir. Kami pastikan jalur itu steril dari Semanggi sampai pintu utama DPR RI," jelas Susatyo.

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, Susatyo menegaskan bahwa personel pengamanan tidak akan dibekali senjata api. 

 Baca Juga: Kemendag Pastikan Stok Minyak Goreng Aman, Dorong Masyarakat Beralih ke Minyakita

Langkah ini diambil sebagai upaya mengedepankan pendekatan humanis, terlebih jika ada massa aksi yang ingin menyampaikan aspirasi mereka di sekitar area pelantikan. 

"Kami menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api," imbuhnya.