ESENSI.TV, JAKARTA - Dalam upaya untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, Komisi IV DPR RI kembali menunjukkan dukungannya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Komisi IV mendukung penuh permintaan tambahan anggaran sebesar Rp6,16 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam anggaran tahun 2025.
Dukungan ini muncul karena anggaran KKP untuk tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran tahun 2024, yang sebelumnya mencapai Rp6,55 triliun, namun pada tahun 2025 hanya mencapai Rp6,2 triliun.
Baca Juga: Kemenkes Tegaskan Cacar Monyet Bukan Efek Samping Vaksin Covid-19
Meski begitu, Komisi IV tetap mendukung KKP dalam memaksimalkan dampak kegiatan bantuan pemerintah yang berfokus pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
Pernyataan dukungan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anggia Erma Rini, dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR dengan jajaran Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, dikutip pada Rabu, 4 September 2024.
Dukungan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Komisi IV untuk terus mengawasi dan mendukung kerja KKP dalam meningkatkan sektor kelautan dan perikanan.
Baca Juga: Mobil Maung Pindad Jadi Kendaraan Khusus Paus Fransiskus Saat Misa Suci di GBK
Selain itu, usulan tambahan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat kinerja KKP pada tahun 2025, sehingga berbagai program bantuan pemerintah yang mendukung sektor kelautan dan perikanan tetap memberikan dampak signifikan.
Anggia Erma Rini menegaskan, "Kami mendukung penuh agar usulan tambahan anggaran tahun 2025 untuk KKP dapat disetujui. Kami juga meminta KKP untuk berkomitmen menambah kegiatan bantuan pemerintah di daerah jika usulan anggaran tersebut direalisasikan," ujarnya.
Anggia juga menyoroti pentingnya anggaran yang diperoleh KKP dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk tahun 2025.
Baca Juga: Akun WhatsApp Palsu Mengatasnamakan Sekda Wonosobo Viral, Pemerintah Imbau Warga Waspada
Ia menekankan bahwa anggaran sebesar Rp1,3 triliun yang berasal dari PHLN, atau sekitar 22,9 persen dari total pagu anggaran tahun 2025, harus dimanfaatkan secara efektif agar dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat, terutama yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan.
Anggaran ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Artikel Terkait
Polda Metro Jaya Pulangkan Seluruh Pendemo yang Diamankan di Depan Gedung DPR RI
Anggota DPR RI Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan yang Belum Optimal
Kritik DPR RI Terhadap Skema Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK
DPR RI Dukung Pembentukan Komite Percepatan Pendidikan di Bawah Wapres
Kasus Fraud Indofarma, Komisi VI DPR RI Desak Reformasi BUMN Farmasi