Senin, 22 Desember 2025

Kritik DPR RI Terhadap Skema Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK

Photo Author
- Senin, 2 September 2024 | 08:00 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. (dpr.go.id)
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. (dpr.go.id)

ESENSI.TV, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat, menyampaikan kritik tajam terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan skema subsidi KRL Jabodetabek yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Toriq, penggunaan NIK dalam pemberian subsidi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan masyarakat pengguna KRL.

Toriq mengungkapkan bahwa penerapan skema subsidi berbasis NIK akan menambah kompleksitas dalam proses implementasi.

Baca Juga: Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak 2024 di Bali Lampaui Target Peserta

Sistem verifikasi yang rumit dan potensi kesalahan data NIK dinilai bisa menghambat akses masyarakat terhadap subsidi yang seharusnya mereka terima.

"Penggunaan NIK bisa menambah kerumitan dalam implementasi skema subsidi. Sistem verifikasi yang rumit dan kesalahan data NIK bisa menghambat akses masyarakat terhadap subsidi," jelasnya.

Selain itu, politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti risiko terkait privasi dan keamanan data yang mungkin timbul dari penggunaan NIK dalam skema ini.

Baca Juga: Presiden Jokowi Terima Penghargaan Agricola Medal dari FAO, Didedikasikan untuk Petani Indonesia

Ia mengkhawatirkan bahwa data pribadi yang sensitif, seperti NIK, bisa saja disalahgunakan atau mengalami kebocoran, yang tentunya akan sangat merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, Toriq juga menyatakan bahwa skema subsidi berbasis NIK mungkin tidak cukup fleksibel dalam menangkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

Kondisi ekonomi masyarakat yang terus berubah bisa membuat distribusi subsidi menjadi tidak merata, yang pada akhirnya akan memperlebar ketimpangan sosial di wilayah Jabodetabek."

Baca Juga: Bandara Soekarno-Hatta Tingkatkan Kewaspadaan Cegah Penyebaran Monkeypox

Perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa membuat subsidi tidak merata dan memperlebar ketimpangan sosial di Jabodetabek," tambahnya.

Untuk mengatasi berbagai potensi masalah tersebut, Toriq mengusulkan beberapa langkah yang dinilainya lebih efektif.

Halaman:

Editor: Raja H. Napitupulu

Sumber: dpr.go.id

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X