Menkominfo Budi Arie Serukan Kedewasaan Demokrasi di Tengah Polemik RUU Pilkada

ESENSI TV, JAKARTA - Dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah memicu berbagai reaksi dari masyarakat.

Perdebatan mengenai beberapa poin krusial dalam RUU tersebut semakin intens, dengan berbagai kelompok masyarakat yang mengemukakan pandangan dan kepentingan mereka.

Proses ini, yang dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam pelaksanaan demokrasi lokal, membawa dampak luas, baik di kalangan elit politik maupun masyarakat umum.

Baca Juga: Guru Besar UGM Serukan Pengembalian Demokrasi Kedaulatan Rakyat Indonesia

Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, dinamika ini bisa memunculkan polarisasi di masyarakat.

Potensi terjadinya disinformasi, fitnah, atau bahkan tindakan kekerasan menjadi perhatian serius, mengingat suhu politik yang terus memanas.

Dalam konteks ini, ruang publik sering kali menjadi ajang pertarungan opini yang tidak selalu sehat, dengan ancaman perpecahan di tengah masyarakat yang semakin nyata.

Merespons situasi ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan menjaga keharmonisan dalam menyikapi perbedaan pandangan terkait RUU Pilkada.

Baca Juga: Sufmi Dasco: DPR Batal Sahkan RUU Pilkada

Ia menekankan bahwa diskusi mengenai RUU ini harus dilakukan secara bijak, tanpa menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan kepentingan umum.

"Kita semua harus menjaga ruang publik agar tetap sehat dan konstruktif. Jangan sampai dinamika seputar pilkada ini memicu munculnya disinformasi, fitnah, atau kekerasan yang hanya akan merugikan semua pihak," ujar Budi Arie.

Ia menambahkan bahwa kedewasaan demokrasi Indonesia dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dan para pemimpin bangsa menyikapi perbedaan dengan sikap yang santun dan menjunjung tinggi persatuan.

Budi Arie juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat yang ada.

Baca Juga: Muhammadiyah - PBNU Sepakat Minta Parlemen Hormati MK dan Demonstran