Drama Sengketa Yayasan BPSMK-JB Bandung, DPR Desak Semua Pihak Tahan Diri Hingga Putusan Final

ESENSI.TV, JAWA BARAT - Sengketa yang melibatkan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) di Jalan Juanda, Kota Bandung, menjadi sorotan publik.

Konflik perdata mengenai kepemilikan lahan dan bangunan yang digunakan oleh yayasan tersebut kini tengah memasuki proses hukum yang belum mencapai status inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Situasi ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Di tengah ketidakpastian hukum ini, anggota Komisi III DPR RI, Supriansa, menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut untuk menahan diri.

Baca Juga: KPK Tegaskan Wajib Lapor LHKPN untuk Pejabat Baru dalam Tiga Bulan

Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh mengambil langkah-langkah yang dapat memperkeruh keadaan sebelum ada keputusan final dari pengadilan.

“Saya sepakat bahwa kita semua perlu menahan diri mengingat kasus perdata ini belum inkrah. Masing-masing pihak yang terlibat memiliki argumentasi sendiri mengenai kepemilikan lahan dan bangunan ini,” ujar Supriansa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Selain itu, situasi di lapangan menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan.

Kapolda Jawa Barat telah mengambil langkah preventif dengan menempatkan personel di sekitar lokasi sengketa untuk mencegah terjadinya gesekan yang dapat memicu konflik horizontal di antara pihak-pihak yang berseteru.

Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2024 Dimulai Hari Ini, Berikut Cara Daftar dan Persyaratan yang Harus Dipenuhi

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi yang belum jelas secara hukum.

“Pak Kapolda berupaya menjaga situasi tetap terkendali dengan menjadikan area tersebut sebagai status quo, sehingga tidak ada pihak yang memicu kerusuhan,” lanjut Supriansa.

Di sisi lain, Supriansa juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap segala bentuk tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Ia meminta agar pihak-pihak yang berwenang tidak ragu untuk mengerahkan intelijen guna menganalisis dan mengantisipasi kemungkinan adanya "permainan" dalam sengketa ini.

Baca Juga: Penghargaan Tertinggi untuk Airlangga Hartarto di Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar 2024