ESENSI.TV, JAKARTA - Festival kuliner non halal yang digelar di Solo Paragon Mall pada 3-7 Juli 2024 menimbulkan kontroversi. Festival ini mendapat protes keras dari berbagai elemen masyarakat, terutama Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Mereka menilai festival ini tidak menghormati sensitivitas umat Muslim di Solo, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Alasan Munculnya Protes
Protes muncul karena festival ini menampilkan makanan yang diharamkan dalam Islam secara terbuka di tempat umum. Pihak penyelenggara menegaskan bahwa festival ini bertujuan untuk mempromosikan keanekaragaman kuliner nusantara tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun.
Gibran Rakabuming Turun Tangan
Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, turut memberikan pernyataan terkait kontroversi ini. Dia menyatakan bahwa meskipun menghargai keberagaman budaya dan kuliner, penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Gibran meminta panitia untuk lebih bijaksana dalam mengelola acara agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Pernyataan Pihak Panitia
Sementara itu, pihak panitia menyatakan telah melakukan upaya untuk membatasi akses pada area festival bagi pengunjung Muslim dengan memasang tanda peringatan dan menyediakan alternatif kuliner halal di sekitar lokasi acara.
Festival makanan non halal di Solo ini juga menarik perhatian nasional, memunculkan berbagai pendapat dari tokoh-tokoh publik dan masyarakat luas. Ada yang mendukung keberagaman kuliner sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia, namun banyak pula yang menyoroti pentingnya menghormati norma-norma agama dan budaya lokal. Kontroversi ini menggarisbawahi tantangan dalam mengelola acara yang melibatkan unsur-unsur sensitif di masyarakat yang beragam.
Artikel Terkait
Kemenko Polhukam Fokus Kawal 3 Komponen Utama Pilkada Serentak 2024
Kemenko Polhukam: 80% Daerah Sudah Anggarkan Dana Pilkada Serentak 2024
Jersey Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 Didesain Oleh Anak Bangsa!
Pabrik Narkotika Terbesar di Indonesia Digrebek!
Puan Maharani Desak Penyelesaian Kasus Afif Maulana
Problematik Proyek Tanah Merah di Papua