Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak akan ada bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada korban judi online. Pernyataan ini merespons wacana yang muncul mengenai pemberian bansos kepada keluarga korban judi online.
Jokowi memastikan bahwa pemerintah tidak memiliki anggaran atau program untuk memberikan bansos kepada pelaku judi online, meskipun mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat aktivitas tersebut.
Menko Polhukam Mahfud MD juga mendukung pernyataan ini, menekankan bahwa dana bansos seharusnya dialokasikan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.
Khususnya bukan untuk mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti judi online. Mahfud MD menambahkan bahwa penanganan judi online memerlukan pendekatan hukum yang tegas. Diikuti dengan program pencegahan yang lebih efektif, bukan bantuan sosial.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan menghindari penyalahgunaan dana bantuan sosial.
Program Pemulihan Ekonomi
Pemerintah lebih fokus pada program-program yang mendukung pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat secara luas, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi dan bencana alam.
Bantuan sosial tetap diarahkan kepada keluarga miskin, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya.
Isu ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat dan politisi. Beberapa pihak berpendapat bahwa bantuan seharusnya diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk korban judi online yang jatuh miskin.
Namun, mayoritas mendukung keputusan pemerintah untuk tidak memberikan bansos kepada pelaku judi online. Hal ini agar dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan tidak mendorong perilaku negatif.
Dengan penegasan ini, pemerintah berharap dapat mengarahkan bantuan sosial kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mendorong masyarakat untuk menjauhi aktivitas ilegal seperti judi online demi kesejahteraan bersama.
