Komisi II DPR RI sepakat membawa RUU tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Masing-masing fraksi dan pemerintah juga melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyampaikan pendapatnya.
"Hingga akhirnya menyetujui RUU ASN tersebut dibawa dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.
Penegasan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Tingkat I dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menpan-RB, Menkeu, Mendagri, dan Menkumham.
Raker tersebut membahas mengenai Pembicaraan tingkat I Pengambilan Keputusan terkait RUU tentang ASN tersebut.
Dikatakannya, Menpan-RB yang mewakili pemerintah tadi menyampaikan pandangan akhir dari pemerintah. Ada dua hal yang disampaikan pemerintah. Secara implisit dari pandangan semua fraksi itu sudah bisa disetujui.
"Jadi kita sahkan saja Rancangan Undang-Undang ini?” tanya Doli di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa revisi UU ASN ini merupakan salah satu konsen dari Komisi II terhadap RUU ASN. Sehingga, Komisi II berharap UU ini daat menjadikannya payung hukum untuk penyelesaian masalah tenaga honorer.
”Nah tadi disampaikan salah satu konsep atau metodologi untuk menyelesaikan itu adalah adanya muncul frase PPPK penuh dan frase PPPK Paruh Waktu. Nanti akan dijelaskan lebih rinci dan dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah,” jelasnya.
Doli juga menyampaikan, pihaknya sudah sepakat untuk mengawal secara sungguh-sungguh dan serius terhadap masalah tenaga honorer yang terjadi.
Pihaknya kemudian meminta untuk segera pemerintah untuk menyiapkan draft yang mengatur teknis rinci terkait peralihan honorer menjadi PPPK ini.
”Di awal masa sidang berikutnya agenda utama Komisi II adalah rapat kerja yang mungkin dilalui dengan rapat konsinyering dengan pemerintah. Untuk mendiskusikan brainstorming yang kemudian memberikan masukkan terhadap rancangan Peraturan Pemerintah itu,” pungkasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Radja H Napitupulu
