Senin, 22 Desember 2025

Banggar Minta Subsidi Mobil Listrik Dialihkan untuk Sektor Produktif

Photo Author
- Rabu, 20 September 2023 | 11:16 WIB
Anggota Banggar DPR  Charles Meikyansyah menyerahkan pendapat mini Fraksi Partai NasDem sebagai sikap akhir fraksi pada pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang APBN 2024 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). foto: ist
Anggota Banggar DPR Charles Meikyansyah menyerahkan pendapat mini Fraksi Partai NasDem sebagai sikap akhir fraksi pada pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang APBN 2024 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). foto: ist

Anggaran untuk subsidi mobil listrik lebih baik disalurkan ke sektor-sektor produktif yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Seperti sektor pertanian yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja namun pertumbuhannya terus menurun dari tahun-ketahun.

Hal ini disampaikan Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPR RI Charles Meikyansyah ketika membacakan pendapat mini Fraksi Partai NasDem.

Hal ini sebagai sikap akhir fraksi pada pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang APBN 2024 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Charles mengatakan, pihaknya dapat memahami bahwa subsidi mobil listrik untuk membangun percepatan dalam mendorong pengembangan ekosistem yang dapat menarik investasi.

Sehingga, hal itu dapat meningkatkan lapangan kerja, serta hadirnya teknologi baru dan inovasi. Namun demikian Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa anggaran tersebut lebih baik disalurkan ke sektor-sektor produktif.

Yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti sektor pertanian yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja.

Selain itu, pihaknya juga memandang bahwa penurunan kontribusi sektor industri pengolahan harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah.

Pemerintah dalam RAPBN 2024 diharapkan mendorong agroindustri dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap proses hilirisasi sektor pangan.

Di samping itu, Charles juga mengharapkan pemerintah untuk menangani fenomena informalisi terutama dalam kaitan dengan upaya mengurangi kemiskinan.

BPS sendiri dalam laporannya hingga Februari 2023, mayoritas tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal sebanyak 60,12 persen. Sementara sisanya sebanyak 39,88 persen bekerja di sektor informal.

Pihaknya juga meminta Pemerintah melakukan validasi dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

"Hal ini untuk menjamin ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan,” tutupnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Radja H Napitupulu

Editor: Junita Ariani

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X