Baru-baru ini, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan agar jabatan setingkat gubernur dihapus.

Penghapusan jabatan ini menurut Muhaimin yang akrab disapa Cak  Imin ini karena jabatan gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun menghabiskan anggaran yang besar.

Menanggapi usulan Ketum PKB itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan komentar yang menohok.

"Untuk mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas," jawab Presiden Jokowi kepada wartawan.

Hal itu dikatakan Presiden dalam keterangan pers usai mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2/2023).

“Semua memerlukan kajian yang mendalam," katanya lagi.

"Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja tapiperlu semuanya perlu kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi,” ujar Presiden.

Presiden juga menyebut beberapa hal yang perlu diperhitungkan dan menjadi kajian untuk menghapus jabatan gubernur. Mulai dari tingkat efisiensi hingga rentang kontrol apabila jabatan gubernur dihapuskan.

“Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati, wali kota terlalu jauh? Spend of control-nya yang harus dihitung semua,” ucap Presiden. *

Editor: Junita Ariani