ESENSI.TV, JAKARTA - Di tengah dinamika ekonomi nasional yang terus bergerak cepat, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan arah kebijakan yang lebih terpadu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan.
Ia menyampaikan bahwa sektor keuangan saat ini berada pada fase penuh tantangan, terutama karena tekanan terhadap daya beli masyarakat yang masih terasa di berbagai lapisan.
Misbakhun menjelaskan bahwa tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat berimbas langsung pada sektor keuangan.
Menurutnya, performa sektor ini sangat bergantung pada kemampuan masyarakat mempertahankan konsumsi.
Baca Juga: Judistira Dorong Rapat Kerja Lintas Dinas untuk Tuntaskan Sengketa Lahan Pramuka Rawasari
“Tantangan di sektor keuangan memang tidak ringan. Kita semua merasakan tekanan ekonomi, terutama karena daya beli sedang menghadapi tantangan,” ujarnya.
Selain isu daya beli, Misbakhun menilai masa transisi pemerintahan juga membawa konsekuensi strategis.
Pergantian kepemimpinan nasional menuntut adanya penyesuaian kebijakan agar tetap sejalan dengan arah pembangunan yang saat ini dirumuskan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Misbakhun, konsistensi dan penyelarasan kebijakan menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
“Transisi kekuasaan menuntut keselarasan kebijakan dengan visi Presiden. Ini penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan dan memastikan sektor keuangan tetap memberi dukungan optimal bagi ekonomi,” jelasnya.
Baca Juga: Arsenal Hentikan Rekor Bayern, Kane Tetap Tenang Hadapi Kekalahan Perdana Musim Ini
Pentingnya Integrasi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Nasional
Misbakhun menekankan bahwa pemerintah dan otoritas terkait perlu memastikan seluruh kebijakan berjalan dalam satu alur yang saling menguatkan.
Integrasi kebijakan, menurutnya, bukan sekadar tuntutan birokrasi, tetapi kebutuhan mendasar agar sektor keuangan benar-benar dapat menjadi motor pembangunan ekonomi.