ESENSI.TV, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang penyusunan APBD 2026 yang diperkirakan mencapai Rp77 triliun.
Ia mengingatkan bahwa tantangan fiskal DKI semakin berat karena kebutuhan belanja meningkat sementara ruang fiskal untuk pembiayaan program publik semakin terbatas.
Menurutnya, Pemprov DKI perlu menyusun strategi pendapatan yang lebih progresif agar tidak terlalu bergantung pada sumber pajak tradisional.
Baca Juga: Setahun Memimpin, Presiden Prabowo Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal
Politisi PSI itu menilai bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi fokus utama dalam perencanaan anggaran tahun depan.
Ia mencontohkan potensi besar dari sektor pajak parkir, retribusi reklame, hingga optimalisasi aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Judistira juga menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pajak dan retribusi agar potensi kebocoran dapat ditekan secara signifikan.
Dalam pandangannya, setiap rupiah penerimaan daerah harus dikelola secara transparan dan efisien untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Gencatan Senjata Makin Rapuh, Israel dan Hamas Saling Tuduh Langgar Kesepakatan Perdamaian
Ia menyebut bahwa tekanan fiskal akan terus meningkat jika Pemprov DKI tidak berani melakukan reformasi struktural pada pos belanja yang tidak produktif.
Menurutnya, banyak anggaran yang masih terserap pada program administratif daripada dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Oleh karena itu, ia mendesak agar evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah dilakukan sebelum penetapan RAPBD 2026.
Judistira menegaskan bahwa efisiensi belanja harus dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik, terutama di bidang transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
Ia menilai Pemprov DKI juga harus berhati-hati dalam merencanakan proyek-proyek besar agar tidak membebani kas daerah di masa depan.