Setahun Memimpin, Presiden Prabowo Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal

ESENSI.TV, JAKARTA - Memasuki tahun pertamanya memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum di sektor sumber daya alam. 

Langkah tegas dilakukan terhadap ribuan kegiatan ilegal yang selama ini merugikan negara, mulai dari tambang timah tanpa izin hingga jutaan hektare kebun sawit yang melanggar aturan.

Dalam pidatonya di ajang Forbes Global CEO Conference 2025, Selasa malam (15/10), Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menindak sekitar 1.000 tambang ilegal di wilayah Bangka dan Belitung. 

Baca Juga: Bintang Muda Barcelona Lamine Yamal Masuk 10 Besar Pemain Terkaya Dunia Versi Forbes

Ia menyoroti bahwa penyelundupan hasil tambang telah menyebabkan negara kehilangan sekitar 80 persen dari potensi produksi timah nasional.

“Saya menerima laporan bahwa di Bangka dan Belitung terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal. Negara kehilangan 80 persen produksi karena penyelundupan. Saya perintahkan hal ini harus dihentikan,” tegas Prabowo di hadapan para pemimpin bisnis dunia.

Selain tambang, pemerintah juga menindak tegas pelanggaran di sektor perkebunan. 

Sekitar 5 juta hektare lahan sawit ilegal telah ditertibkan dan sebagian besar telah diambil alih negara. 

Menurut Presiden, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memulihkan aset nasional dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai aturan.

Baca Juga: 7 Makanan Favorit Gen Z Saat Diet yang Bikin Tetap Kenyang Tanpa Takut Gemuk

Prabowo menekankan bahwa semua kebijakan ini berlandaskan pada prinsip penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap siapa pun yang melanggar peraturan negara.

“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Pemerintah ini harus menegakkan hukum. Saya bertekad agar hukum di Indonesia dihormati oleh semua pihak. Peraturan adalah peraturan, dan mereka yang melanggar harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu,” ujarnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menargetkan pemulihan besar-besaran terhadap aset negara yang selama ini dikuasai secara ilegal.