ESENSI.TV, JAKARTA - Pemerintah tengah menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah.
Program ini dirancang untuk mendukung kesehatan dan perkembangan generasi muda di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, program tersebut masih menuai banyak catatan kritis, terutama dari wakil rakyat yang melakukan pengawasan langsung ke daerah.
Salah satu kritik datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Muazzim menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) jauh dari kata ideal.
Ia mengungkapkan, dari 30 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikunjungi, sekitar 40 persen menunjukkan pelaksanaan yang dinilai asal-asalan.
Menurut Muazzim, sebagian fasilitas tersebut memang dibangun oleh kader-kader DPRD kabupaten, tetapi lemahnya pengawasan dari BGN menyebabkan kualitas pelaksanaan program tidak maksimal.
Ia mencontohkan, masih banyak tempat penyedia makanan yang belum memenuhi standar kebersihan dan kelayakan.
Baca Juga: Nenek 76 Tahun di Cianjur Dikeroyok Usai Dituding Menculik, Dua Pelaku Ditangkap Polisi
Muazzim juga mengungkapkan temuan terkait kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
Dalam beberapa kunjungan, ia mendapati nasi yang disediakan terlalu keras dan buah jeruk yang berukuran kecil serta sangat asam.
Bahkan, dalam satu kasus, ditemukan buah yang mengandung ulat sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan siswa.
“Buah jeruknya sangat kecil dan rasanya asam sekali. Ini jelas tidak memenuhi standar gizi maupun kelayakan konsumsi,” ucap Muazzim.