ESENSI.TV, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan drastis dalam beberapa waktu terakhir, memicu kepanikan di kalangan investor dan pelaku pasar.
Anjloknya IHSG ini dipicu oleh kombinasi berbagai faktor global, seperti ketidakpastian ekonomi dunia, potensi kenaikan suku bunga di negara-negara maju, serta sentimen negatif dari perlambatan ekonomi China yang turut memengaruhi pasar saham di kawasan Asia.
Pada Selasa lalu, IHSG bahkan sempat mengalami trading halt, mekanisme penghentian sementara perdagangan, setelah anjlok sebesar 6,02%, membawa indeks ke level 6.058.
Ini menjadi peringatan serius bagi pasar, mengingat trading halt jarang terjadi kecuali dalam kondisi pasar yang sangat tidak stabil.
Baca Juga: UNICEF Alami Krisis Pendanaan, Ribuan Anak di Ethiopia dan Nigeria Terancam Kelaparan
Meski demikian, keesokan harinya IHSG menunjukkan pemulihan cepat, ditutup menguat di 6.325.
Pemulihan kilat ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah fundamental ekonomi Indonesia memang cukup kuat untuk menahan dampak guncangan global, ataukah ini hanya rebound sesaat yang rentan terkoreksi lagi?
Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa meskipun IHSG mengalami tekanan hebat, ia tetap yakin fondasi ekonomi Indonesia cukup kokoh.
Menurutnya, respons pasar yang cepat bangkit menunjukkan ketahanan ekonomi nasional yang lebih baik dibandingkan masa pandemi COVID-19 lalu.
Baca Juga: XLSmart Tunjuk Arsjad Rasjid Jadi Komut
"Koreksi tajam memang terjadi, tapi kita melihat pemulihan yang cepat keesokan harinya. Ini menandakan ekonomi kita masih punya daya tahan yang solid, meskipun tekanan global cukup berat," ujar Adies dalam pernyataan resminya, dikutip pada Sabtu, 22 Maret 2025.
Kebijakan Baru DHE SDA dan BPI Danantara Jadi Andalan
Adies juga menyoroti strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak pasar global.
Salah satu kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional adalah revisi aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku per 1 Maret 2025.