IHSG Anjlok Tajam, BPI Danantara Jadi Harapan Baru Ekonomi Nasional

"Kebijakan ini dirancang untuk menjaga cadangan devisa kita tetap kuat. Dengan adanya aturan baru ini, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah bisa bertahan di kisaran Rp16.000 per USD sesuai proyeksi APBN 2025. Tanpa langkah ini, kita berisiko melihat rupiah menembus batas psikologis di Rp17.000 per USD," jelas Adies.

Baca Juga: Hetifah: Kekalahan Timnas di Australia Mengecewakan, tapi Perjuangan Belum Berakhir

Selain kebijakan DHE SDA, pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Lembaga ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi domestik dan mendukung konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Dengan begitu, pembangunan ekonomi diharapkan tetap berjalan meskipun investasi asing tertekan.

"Kita tidak bisa hanya bergantung pada investasi asing. Konsolidasi BUMN lewat BPI Danantara bisa menjadi solusi agar pembangunan tetap berlanjut di tengah tekanan global," tambah Adies.

Pemerintah juga menggelontorkan berbagai program strategis demi memperkuat ekonomi nasional. 

Baca Juga: Bangkit dari Kesepian Ala Gen Z: 10 Cara Jitu Membangun Koneksi Baru

Beberapa di antaranya adalah pendirian Bullion Bank untuk mendukung hilirisasi emas dan logam mulia, hilirisasi industri di sektor pertambangan, pembangunan tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah.

Adies optimistis berbagai program tersebut bisa memacu ekonomi nasional tumbuh lebih pesat, bahkan menembus target 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau semua kebijakan ini berjalan efektif, kita bukan hanya memperkokoh ekonomi, tapi juga bisa mencapai pertumbuhan hingga 8%. Ini akan membantu menjaga kelanjutan pembangunan nasional, meski investasi asing cenderung melambat akibat faktor global,” ujarnya.

Meski optimisme mengemuka, Adies mengakui efektivitas kebijakan ekonomi masih bergantung pada eksekusi dan komunikasi yang baik antarinstansi pemerintah. 

Ia menyoroti pentingnya transparansi dan kepastian hukum agar pasar lebih percaya diri.

Baca Juga: Pesona Pantai Timbis: Destinasi Cantik dengan Pasir Putih dan Tebing Eksotis

"Kita butuh komunikasi yang lebih terpadu agar pelaku pasar dan masyarakat tidak ragu. Selain itu, pengawasan dari DPR terhadap kebijakan ekonomi, terutama fiskal 2025, akan terus ditingkatkan agar implementasinya akuntabel," tegasnya.