Seskab Teddy: Revolusi Data Jadi Fondasi Pemerintahan Prabowo

ESENSI.TV, JAKARTA - Upaya pemerintah membangun sistem data nasional yang terpadu memasuki babak penting. 

Hal ini tampak saat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025 yang digelar Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Kamis, 13 November 2025. 

Lebih dari 1.400 peserta, mulai dari para Kepala BPS hingga Kepala Dinas Sosial seluruh Indonesia, ikut hadir dalam forum besar tersebut.

Dalam forum itu, Seskab Teddy menegaskan pesan yang menjadi roh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu kebijakan yang kuat mustahil lahir tanpa data yang akurat.

Baca Juga: Tak Hanya Rusak Alam, Tambang Nikel di Raja Ampat Disebut Bisa Picu Berbagai Penyakit

“Di balik setiap kebijakan yang tepat, selalu ada data yang akurat,” ujar Teddy.

Teddy menyampaikan bahwa undangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk menghadiri Rakornas bukan sebatas formalitas. 

Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa transformasi data yang sedang berjalan benar-benar kokoh, terutama karena DTSEN kini menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi di era Presiden Prabowo.

DTSEN, yang seluruh proses pengelolaannya berada di bawah BPS, dinilai sebagai lompatan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, data sosial ekonomi Indonesia dipusatkan dalam satu sistem terpadu yang bisa menjadi rujukan bersama.

“Pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan data sebagai landasan seluruh kebijakan. Tidak ada gunanya kebijakan yang bagus kalau datanya keliru. Untuk pertama kalinya, seluruh data sosial ekonomi kita berada dalam satu rumah, DTSEN," tegas Teddy.

Baca Juga: Geger! Direktur Perusahaan Merangkap Anggota DPR Diduga Tipu Jemaah Haji Khusus hingga Miliaran

Dalam pesannya kepada seluruh peserta Rakornas, Teddy berulang kali menekankan pentingnya menjaga kualitas data.

Kesalahan sekecil apa pun dapat membuat program pemerintah meleset dari sasaran.

Ia mengingatkan agar tidak ada lagi warga yang berhak menerima bantuan tetapi tertinggal dari daftar hanya karena data tidak diperbarui atau gagal diverifikasi.