Judistira Ungkap Komisi DPRD DKI Akan Sisir APBD Rp 77 Triliun untuk Efisiensi

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, memastikan bahwa seluruh komisi DPRD DKI akan melakukan penyisiran secara menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi pasca adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat yang juga berdampak pada keuangan Pemprov DKI.

Judistira menjelaskan, dari total APBD DKI Jakarta yang diperkirakan berada di kisaran Rp 75 hingga Rp 77 triliun, diperlukan evaluasi mendalam agar dana publik benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga: Ledakan Bom Bunuh Diri di Islamabad Renggut 12 Korban Jiwa, Pakistan Ancam Balasan ke Afghanistan

Menurutnya, efisiensi bukan sekadar pengurangan anggaran, tetapi perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Nanti semua Komisi DPRD akan melakukan penyisiran terhadap anggaran APBD DKI dalam rangka efisiensi anggaran. Sehingga nanti APBD yang diperkirakan di angka Rp 75–77 triliun benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Judistira, dikutip pada Rabu, 12 November 2025.

Politisi senior yang sudah tiga periode duduk di Kebon Sirih itu menegaskan, langkah efisiensi akan lebih difokuskan pada program-program yang dianggap kurang produktif, bukan pada sektor prioritas seperti penanganan banjir, kemacetan, pendidikan, maupun lapangan pekerjaan.

Ia menilai bahwa setiap rupiah dari APBD harus memiliki dampak nyata bagi warga Jakarta.

 Baca Juga: Cedera Pangkal Paha, Lamine Yamal Dicoret dari Skuad Timnas Spanyol

Selain melakukan penyisiran, DPRD DKI juga disebut akan mengawasi implementasi efisiensi tersebut agar tidak hanya berhenti pada tataran rencana.

Judistira menilai penting adanya kerja sama antara legislatif dan eksekutif agar hasil efisiensi benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjalankan efisiensi ini.

“Kami ingin memastikan bahwa langkah efisiensi bukan hanya untuk menyesuaikan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” katanya.

 Baca Juga: Perkuat Hubungan Strategis Indonesia Australia, Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Kenegaraan Sehari ke Sydney