Judistira Hermawan Tegaskan Efisiensi Anggaran DKI Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia mengingatkan agar langkah efisiensi tidak dijadikan alasan untuk mengurangi pelayanan publik yang selama ini dinikmati warga ibu kota.

“Pemotongan DBH harus disikapi dengan bijak. Untuk DKI, saya kira perlu melakukan penyisiran terhadap anggaran yang ada, sehingga angka yang diefisiensikan itu bisa tepat dan tetap bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Judistira Hermawan.

Baca Juga: Drama Panas Liga Europa Berlanjut! Villa Berpesta, Celtic Terpuruk, Roma dan Betis Tancap Gas

Menurutnya, efisiensi yang baik adalah efisiensi yang tidak hanya berfokus pada pemangkasan, tetapi juga peningkatan efektivitas penggunaan dana publik.

Dengan cara itu, anggaran yang terbatas tetap bisa mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Judistira menilai, DPRD DKI bersama Pemprov harus memastikan setiap penghematan diarahkan pada kegiatan yang tidak produktif, seperti seremonial dan rapat kerja berbiaya tinggi.

Sementara itu, program-program prioritas seperti penanganan banjir, pengurangan kemacetan, serta peningkatan pendidikan dan lapangan kerja harus tetap dijalankan.

Baca Juga: Usai Tuai Kontroversi dan Picu Gelombang Demo, Sahroni Dkk Selamat dari Pemecatan DPR

Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang turun akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun harus direspons dengan kebijakan fiskal yang lebih bijak dan efisien.

Menurutnya, dengan manajemen anggaran yang baik, Pemprov DKI tetap dapat mempertahankan kinerja pembangunan tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Judistira menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dari DPRD untuk memastikan proses efisiensi berjalan sesuai tujuan.

Ia menilai efisiensi yang tepat justru bisa menjadi momentum bagi Jakarta untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah.

Baca Juga: Ketika Gen Z Bersuara, Media Sosial Jadi Senjata Politik Baru