Pergantian Menkeu, Misbakhun Desak Reformasi Fiskal Progresif dan Perlindungan Konsumsi Rakyat Kecil

Kedua, ia menyoroti kebutuhan memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja baru lebih mendesak dibanding sekadar keringanan pajak.

Baca Juga: Menikmati Akhir Pekan dengan Trekking Singkat di Bukit Paniisan, Hilangkan Stres dengan Panorama Hijau yang Menyegarkan

Ia menambahkan, insentif untuk UMKM akan menjaga daya beli sekaligus memperkuat penyerapan tenaga kerja.

Rekomendasi ketiga adalah stabilisasi harga pangan melalui cadangan nasional yang kuat serta distribusi logistik yang merata.

Misbakhun menilai lonjakan harga beras beberapa bulan terakhir menjadi peringatan keras, sehingga langkah cepat seperti operasi pasar dan subsidi ongkos angkut harus segera dijalankan.

Keempat, ia mengingatkan agar jaring pengaman sosial diperkuat kembali dengan mengaktifkan program bantuan langsung tunai (BLT).

Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 membuktikan BLT sebagai kebijakan yang efektif meredam keresahan sosial ketika disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga: Gol Injury Time Carvalho Selamatkan Brentford dari Kekalahan atas Chelsea

Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif demi menjaga kesehatan APBN tanpa menambah beban rakyat kecil.

Dalam pandangannya, kelompok kaya dan sektor besar berbasis sumber daya alam harus berkontribusi lebih besar, sementara rakyat kecil justru harus dilindungi.

"Prioritas fiskal saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat bawah, sedangkan kelompok berkapasitas tinggi wajib berperan lebih besar," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal penuh kebijakan strategis pemerintah di sektor ekonomi agar benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

Baginya, kepastian keberpihakan negara terhadap wong cilik adalah kunci meredam keresahan sosial sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.*** (LL)