Menurutnya, protes yang muncul belakangan harus menjadi bahan refleksi bagi pemerintah agar lebih transparan dalam setiap kebijakan anggaran.
Ia menilai transparansi merupakan kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap kewajiban membayar pajak.
Baca Juga: Keponakan Prabowo Mundur dari DPR, Dinilai Rendahkan Pelaku UMKM
“Pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik dan memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Dengan demikian, masyarakat akan lebih yakin bahwa uang yang mereka setorkan benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat banyak.
Misbakhun juga memastikan Komisi XI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja otoritas fiskal, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ia menegaskan, parlemen memiliki tanggung jawab besar memastikan sistem perpajakan di Indonesia tidak hanya mampu mencapai target penerimaan, tetapi juga lebih adil, modern, dan tidak membebani masyarakat kecil.
Baca Juga: Strategi Ampuh Gen Z Bertahan dan Bersinar di Era Persaingan Karier
Bagi Misbakhun, keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada penerimaan pajak yang sehat.
Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan seruan boikot yang hanya akan memperlemah fondasi ekonomi bangsa.***(LL)
Artikel Terkait
Komisi XI DPR RI Resmi Bentuk Dua Panja untuk Bedah Anggaran OJK 2026, Misbakhun: Demi Transparansi dan Efektivitas
Misbakhun Tegaskan Komitmen DPR Awasi Stabilitas Sistem Keuangan dalam Pembahasan Anggaran OJK 2026
Dorong Transparansi, Misbakhun Minta OJK Lebih Terbuka Soal Prioritas Program Kerja Tahun 2026
Misbakhun Ingatkan Aksi Boikot Pajak Justru Rugikan Rakyat Kecil yang Bergantung pada Program Subsidi Negara
Misbakhun Minta Pemerintah Transparan Gunakan APBN agar Masyarakat Yakin Pajak Dipakai Tepat Sasaran