Misbakhun Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Pendanaan Koperasi, LPDB, KUR, dan TJSL Harus Jalan Bersama

ESENSI.TV, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah untuk memastikan kesinambungan pendanaan dalam program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih melalui kolaborasi antarlembaga.

Ia menilai bahwa keberhasilan koperasi tak cukup hanya bergantung pada modal awal dari APBN, APBD, atau APBDes, tapi membutuhkan dukungan struktur pembiayaan jangka panjang yang menyeluruh.

Misbakhun secara khusus menyoroti pentingnya sinergi antara Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus koperasi, serta partisipasi aktif BUMN melalui skema tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Baca Juga: Tolak Mediasi Pihak Ketiga Thailand Ingin Selesaikan Konflik dengan Kamboja Lewat Jalur Dua Arah

Ekosistem Pembiayaan Harus Kuat dan Berkelanjutan

Dalam siaran pers yang disampaikan di Jakarta, Misbakhun menegaskan bahwa koperasi membutuhkan ekosistem finansial yang terintegrasi agar mampu tumbuh secara mandiri.

Tanpa dukungan pembiayaan berjenjang dan keterlibatan banyak pihak, koperasi dikhawatirkan hanya akan berjalan sebentar lalu mati perlahan setelah dana awal habis.

Ia menyebut LPDB sebagai lembaga penting yang bisa menjadi sumber pendanaan lanjutan bagi koperasi yang memiliki kinerja baik dan manajemen profesional.

Selain itu, KUR khusus koperasi yang ditawarkan oleh bank Himbara menjadi salah satu jalur pembiayaan yang harus diakses koperasi melalui proposal bisnis yang layak.

Sementara itu, TJSL dari BUMN dan swasta perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas koperasi, terutama dalam pelatihan, digitalisasi, dan pengembangan produk.

Baca Juga: Mau Cicil Mobil? Simak Dulu 7 Strategi Keuangan Biar Tetap Aman

Skema pembiayaan awal untuk koperasi desa mencakup plafon pinjaman hingga Rp3 miliar, tenor selama enam tahun, dan suku bunga kompetitif sebesar 6 persen per tahun.

Namun, Misbakhun menegaskan bahwa dana ini adalah kredit, bukan hibah, sehingga koperasi harus mempersiapkan rencana usaha yang matang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pengurus koperasi perlu dibekali dengan kemampuan manajerial, tata kelola keuangan, dan pelaporan yang transparan agar tidak menyalahgunakan dana yang bersumber dari publik.