ESENSI.TV, JAKARTA - Pertumbuhan kredit perbankan yang melambat sejak awal 2025 mulai memberi dampak nyata pada sektor riil di Indonesia.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai perlambatan ini menghambat ekspansi pelaku usaha dan memperlemah produktivitas nasional.
Menurutnya, dunia usaha membutuhkan dukungan konkret dari perbankan, terutama dalam bentuk pembiayaan yang agresif dan tepat sasaran.
Data menunjukkan bahwa pada Mei 2025, pertumbuhan kredit perbankan tercatat hanya 8,43 persen secara tahunan, turun dari 8,8 persen pada April dan 9,16 persen pada Maret.
Baca Juga: Strategi Belanja Online Cerdas ala Gen Z, Anti Kalap Promo, Dompet Tetap Aman
Angka ini merupakan laju pertumbuhan terendah sejak pertengahan 2023.
Misbakhun menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat serta menyusutnya kelas menengah, yang berimbas pada permintaan pembiayaan dari sektor riil.
Beberapa sektor strategis disebut mengalami kendala serius dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.
Misbakhun menyoroti industri tekstil, pertambangan, dan sektor hilirisasi sebagai contoh sektor yang kesulitan mendapat kredit yang cukup untuk mendukung kegiatan usaha.
Kondisi ini membatasi kemampuan perusahaan dalam melakukan belanja modal dan operasional, sehingga rencana ekspansi dan peningkatan efisiensi usaha tertunda.
Baca Juga: Jangan Tertukar! Ini Perbedaan Gejala Hipoglikemia dan Hiperglikemia yang Harus Segera Dikenali
Padahal menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit investasi memang tumbuh 13,74 persen, dan kredit modal kerja naik 4,94 persen pada Mei 2025.
Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan dunia usaha yang terus meningkat.
Misbakhun menyebut bahwa angka tersebut harus ditingkatkan secara lebih agresif agar dapat menopang pertumbuhan sektor riil yang saat ini cenderung stagnan.
Artikel Terkait
Koperasi Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Rakyat, Misbakhun Tegaskan Dukungan dari Pemerintah
Misbakhun Desak Perbankan Lebih Aktif Salurkan Kredit, Sinergi Jadi Penentu Pemulihan Ekonomi Nasional
Komisi XI DPR Sahkan Pagu Kemenkeu 2026 Rp47,13 Triliun, Misbakhun Soroti Efisiensi Anggaran Tambahan
Dukung Belanja Negara yang Efisien, Misbakhun Pastikan Komisi XI DPR RI Setujui Pagu RAPBN 2026 dengan Cermat
Kredit Sulit Diakses, Misbakhun Soroti Sektor Tekstil, Pertambangan, dan Hilirisasi yang Kian Tertekan