Misbakhun Dukung Kebijakan Bahlil Hentikan Tambang Nikel di Raja Ampat demi Konservasi dan Pariwisata

ESENSI.TV, PAPUA - Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menghentikan aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum DEPINAS SOKSI, Mukhamad Misbakhun. 

Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut sangat tepat dan menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pelestarian lingkungan dan masa depan ekonomi daerah.

Menurut Misbakhun, kawasan Raja Ampat adalah salah satu harta ekologis terbesar yang dimiliki Indonesia, bahkan dunia.

Keanekaragaman hayati lautnya, bentang alam yang eksotis, serta kekayaan budaya masyarakat setempat adalah aset yang jauh lebih bernilai dibandingkan hasil tambang jangka pendek.

Baca Juga: Menikmati Keindahan Jurang Tembelan, Spot Instagramable dengan Pemandangan Menakjubkan di Bantul

Dengan menghentikan pertambangan, pemerintah membuka jalan bagi penguatan sektor lain yang lebih berkelanjutan seperti pariwisata alam dan ekonomi kreatif berbasis lokal.

Misbakhun menilai kebijakan Bahlil bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah strategis dalam membangun arah baru pembangunan nasional yang ramah lingkungan.

Ia mengatakan bahwa sektor tambang sering kali meninggalkan kerusakan ekosistem yang tidak mudah diperbaiki.

Dalam jangka panjang, hal ini justru menjadi beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

 Baca Juga: Manfaat Jalan Kaki Setelah Makan Malam untuk Pencernaan dan Keseimbangan Gula Darah

Raja Ampat selama ini telah dikenal luas sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Dengan visibilitas internasional yang kuat, kawasan ini dapat terus berkembang menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui wisata berbasis konservasi.

Misbakhun percaya bahwa jika dikelola dengan benar, potensi wisata di Raja Ampat mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus merusak alam.

Ia juga mendorong agar seluruh pihak mendukung keputusan tersebut, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaku industri.