Ditengah Pembentukan Danantara, Misbakhun Ajak Pelaku Pasar Tetap Percaya Saham Bank BUMN

ESENSI.TV, JAKARTA - Kondisi pasar modal Indonesia kembali menjadi sorotan, khususnya setelah terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang menaungi sejumlah BUMN strategis, termasuk perbankan. 

Di tengah dinamika ini, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengajak para pelaku pasar untuk tetap memberikan kepercayaan pada saham-saham bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Ia menilai bahwa penurunan harga saham beberapa bank besar tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan yang sebenarnya.

Baca Juga: Operasi Besar Polda Metro Jaya Tangkap 3.599 Preman, Puluhan Anggota Ormas Jadi Tersangka

Dalam keterangan persnya, Misbakhun menilai bahwa hadirnya Danantara seharusnya tidak dipersepsikan sebagai ancaman atau penyebab sentimen negatif terhadap saham bank-bank BUMN. 

Sebaliknya, ia menegaskan bahwa pembentukan lembaga ini merupakan upaya strategis negara untuk memperkuat kinerja dan positioning BUMN, bukan melemahkannya.

“Justru ironis saat kinerja bank-bank Himbara sedang dalam performa terbaik, harga sahamnya malah terkoreksi dalam. Padahal dari sisi fundamental, mereka sangat kuat,” ujarnya, dikutip pada Selasa, 27 Mei 2025.

Misbakhun mencontohkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berhasil mencatatkan laba bersih lebih dari Rp60 triliun pada tahun 2024. 

Baca Juga: Brigitte Macron Dorong Wajah Suami di Vietnam, Macron: Hanya Bercanda

Namun, saham emiten berkode BBRI tersebut justru mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Hal ini menurutnya menjadi pertanyaan besar, apakah penurunan nilai saham ini benar-benar mencerminkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan, atau hanya didasarkan pada persepsi negatif yang sengaja dibangun?

Misbakhun juga menjelaskan bahwa pembentukan Danantara merupakan keputusan politik yang dilandasi semangat untuk menjadikan BUMN lebih aktif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan global. 

Untuk itu, DPR RI bersama pemerintah telah merevisi Undang-Undang BUMN sebagai landasan hukum bagi pembentukan lembaga pengelola investasi tersebut.

Baca Juga: RI Dukung Papua Nugini Bergabung ke ASEAN