Dorong Swasembada Energi, DPR Desak Akselerasi Infrastruktur Gas Bumi

Selain itu, Komisi XII turut menyoroti masalah sumur minyak ilegal yang masih banyak ditemukan di beberapa wilayah Indonesia. Menurut Sugeng, fenomena ini harus segera ditangani dengan kebijakan terpadu. 

“Penanganan sumur minyak ilegal menjadi penting, agar produksi minyak bumi kita meningkat dan pendapatan negara bertambah,” tegas Legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi XII juga menuntut percepatan program konversi energi di kawasan Indonesia Timur, terutama transisi dari minyak tanah ke LPG. 

"Saya kira ini permintaan dari Komisi XII, enggak bisa ditolak," ujar Sugeng dengan tegas, menekankan bahwa program ini sudah menjadi kebutuhan mendesak di daerah-daerah terpencil.

Baca Juga: 2 Pelaku Pembunuhan Driver GoCar di Tangerang Ditangkap, Satu Terbukti Positif Narkoba

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi XII meminta seluruh mitra kerja yang hadir, termasuk Dirjen Migas, SKK Migas, PLN, dan PGN, untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang diajukan oleh anggota dewan. Batas waktu yang diberikan adalah hingga 5 Mei 2025.

Sugeng Suparwoto mengungkapkan optimismenya bahwa rangkaian langkah ini akan mempercepat pencapaian target swasembada energi nasional, sekaligus memperkuat kemandirian sektor energi dalam menghadapi tantangan global.*** (LL)