Amerika Serikat (AS) mengirimkan ahli siber-nya untuk membantu pemerintah negara-negara lain melawan peretas. Hal itu disampaikan pejabat militer AS dalam sebuah konferensi di San Francisco.
"Selama tiga tahun terakhir, Pasukan Misi Siber Nasional (CNMF) AS telah mengadakan 47 operasi pertahanan siber. Itu atas ajakan negara-negara lain," kata Mayor Jenderal Angkatan Darat AS, William Hartman, Senin (24/4/2023).
Dikatakannya, permintaan untuk operasi semacam itu (pertahanan siber) semakin bertambah, dan tidak semuanya sama," kata Hartman.
Kegiatan itu kata dia, mencerminkan inisiatif besar pemerintahan AS untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain. Untuk melawan kejahatan siber, yang sering terjadi lintas negara.
Sejumlah geng kriminal yang terlibat dalam operasi peretasan sekaligus pemerasan (ransomware) sudah menyerang beberapa negara, termasuk AS.
Hartman, komandan CNMF, mengatakan mereka sudah mengirimkan 43 ahli siber ke Ukraina. Yang melawan serangan-serangan siber dari Rusia.
"Mereka adalah tim pertahanan (siber) yang kami kirim. Mereka akan memburu musuh bersama, mencari alat-alat dan membangun kemampuan," kata Hartman dikutip drai Antara, Selasa (25/4/2023).
Dikatakannya, CNMF bekerja bersama Badan Keamanan dan Infrastruktur Siber (CISA), badan siber AS.
Tangkal Ancama Pihak Luar
Asisten Direktur Eksekutif CISA, Eric Goldstein, menyebut kedua badan sudah menjalin kerja sama untuk menangkal ancaman dari pihak luar terhadap tiga agensi federal AS.
"Kami memberitahukan agensi-agensi itu, membimbing mereka, dan memulai respon terhadap kejadian itu. Dalam waktu bersamaan, kami mengumpulkan seluruh informasi tentang infrastruktur musuh dan membagikannya dengan CNMF," katanya.
Namun, Goldstein dan Hartman tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kejadian yang dimaksud.
Kejadian lain yang mereka ceritakan dalam konferensi bersama itu adalah tentang grup peretas dari Iran yang mengontrol sistem pemungutan suara di sebuah kota di AS, yang digunakan untuk melaporkan hasil pemilihan umum AS pada 2020.
CNMF khawatir bahwa para peretas itu bisa membuat situs web sistem pemilu 'terlihat seperti hasil pemilihan umumnya sudah diutak-atik'. Akan tetapi CISA tidak memberikan akses.
"Tidak ada dampak apapun terhadap infrastruktur pemilihan umum," kata Goldstein.*
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
