3. Aktif mengajar, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari satuan pendidikan, lembaga, yayasan, atau badan hukum lainnya.
4. Telah mengabdi minimal dua tahun di satuan pendidikan.
5. Berusia maksimal 59 tahun.
6. Memiliki satuan administrasi pangkal tetap di satuan pendidikan tertentu.
7. Tidak merangkap jabatan, baik sebagai tenaga kependidikan maupun tenaga pendukung lainnya.
8. Jika sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetap didaftarkan sebagai peserta penerima upah oleh Kemenag.
Baca Juga: Kemenhub Siapkan Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru, Begini Cara Dapatkan Tiket Gratisnya
Pencapaian Perlindungan Guru
Sejak 2023 hingga November 2024, sebanyak 388 ribu guru dan tenaga kependidikan madrasah telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, mencakup sekitar 60% dari total GTK madrasah di Indonesia.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, mengapresiasi kolaborasi ini sebagai langkah penting untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi para guru.
“Guru adalah pilar pendidikan. Meski saat ini belum seluruhnya terlindungi, kami berharap momentum ini dapat memperluas cakupan perlindungan di masa depan. Guru harus merasa aman dalam bekerja karena mereka menghadapi risiko nyata setiap harinya,” tutur Anggoro.
Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat total manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang telah diberikan kepada GTK madrasah mencapai Rp10,67 miliar secara nasional.
Baca Juga: Wamenag Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Infrastruktur Pendidikan
Anggoro juga berharap Kemenag segera menerbitkan regulasi untuk mempercepat perlindungan bagi seluruh guru di bawah naungannya.
Langkah Kemenag dan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi para guru, tetapi juga menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.