ESENSI.TV, NASIONAL - Rencana pemerintah untuk mereformasi skema penyaluran subsidi BBM menuai pro dan kontra.
Dalam rancangan kebijakan baru, ojek online (ojol) tidak lagi masuk kategori penerima subsidi.
Kebijakan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk para pengemudi ojol dan asosiasinya, yang menilai langkah ini tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Kebijakan tersebut rencananya akan membatasi subsidi BBM hanya untuk kendaraan berpelat kuning, seperti angkutan umum dan fasilitas transportasi tertentu.
Baca Juga: Kemendagri Perkuat Langkah Strategis untuk Papua, Fokus pada Pembangunan dan Potensi Alam
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, reformasi subsidi ini juga mencakup mekanisme bantuan langsung tunai (BLT) sebagai salah satu solusi untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Namun, langkah ini justru menuai kecaman, terutama dari komunitas pengemudi ojol yang merasa terpinggirkan.
Asosiasi ojek online menilai keputusan ini tidak adil, mengingat mereka juga merupakan bagian dari transportasi umum yang melayani masyarakat luas.
Dengan lebih dari 4 juta pengemudi aktif di seluruh Indonesia, ojol berperan signifikan dalam sistem transportasi nasional.
Baca Juga: Ribuan Personel Gabungan Siap Amankan Reuni Akbar 212 di Monas
“Kami adalah transportasi publik berbasis aplikasi, bukan sekadar kendaraan pribadi. Menghapus subsidi untuk kami sama saja mengabaikan peran kami dalam mobilitas masyarakat,” ujar perwakilan asosiasi tersebut.
Bagi para pengemudi ojol, subsidi BBM adalah salah satu elemen penting untuk menopang kesejahteraan mereka.
Pendapatan mereka, yang sudah tertekan oleh potongan aplikasi hingga lebih dari 20 persen, diprediksi akan semakin tergerus jika harus membeli BBM tanpa subsidi.
“Kami sudah terjepit di tengah, kini kami semakin ditekan. Jangan jadikan kami korban kebijakan yang tidak berpihak,” keluh salah satu pengemudi ojol di Jakarta.