ESENSI.TV, NASIONAL- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyerukan agar pendidikan dasar di Indonesia diberikan secara gratis untuk semua warga, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Esti menegaskan bahwa pendidikan gratis bukan hanya sebuah bentuk bantuan, melainkan kewajiban negara kepada rakyatnya, sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945.
“Pendidikan gratis adalah kewajiban negara terhadap warganya. Ini adalah amanat konstitusi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ujarnya, dikutip pada Senin, 11 November 2024.
Baca Juga: DPR Dukung Skema BLT untuk Subsidi BBM, Tekankan Pentingnya Data Akurat dan Pengawasan Ketat
Esti menggarisbawahi bahwa komitmen negara untuk menyediakan pendidikan gratis tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945, khususnya Ayat 2, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
Ia menyebutkan bahwa hal ini kembali ia tekankan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, beberapa hari lalu.
Dalam rapat itu, Esti menyoroti pentingnya memberikan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, terutama bagi sekolah-sekolah yang menerima dana dari pemerintah.
Menurut Esti, kebijakan ini harus diterapkan untuk seluruh anak Indonesia, tanpa memandang jenis sekolahnya.
Baca Juga: Polresta Bandara Soekarno-Hatta Gagalkan Keberangkatan 23 Pekerja Migran Nonprosedural
Ia bahkan menyatakan bahwa sekolah swasta pun seharusnya dapat memberikan pendidikan gratis jika sudah menerima anggaran dari pemerintah.
“Ini adalah ketaatan kita pada konstitusi. Mari kita wujudkan pendidikan dasar gratis bagi masyarakat. Bila belum memungkinkan secara menyeluruh sampai jenjang SMP, setidaknya SD, baik negeri maupun swasta, harus bebas biaya,” jelasnya.
Namun, Esti menyadari adanya tantangan dalam penerapan kebijakan ini, terutama bagi sekolah swasta yang memiliki standar layanan tinggi dan membutuhkan biaya lebih besar.
Ia menyebut bahwa tidak semua sekolah swasta bisa sepenuhnya gratis, terutama bagi sekolah elit yang dianggap memiliki kualitas di atas rata-rata.
Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Atasi Dampak Impor Susu yang Rugikan Peternak Lokal