"Masalah utama yang sering dikeluhkan adalah kebocoran atap, tembok yang retak, dan saluran air yang kerap tersumbat. Kondisi ini tentu sangat mengganggu, terlebih saat musim hujan, genangan air bisa sangat tinggi hingga setinggi lutut orang dewasa," jelasnya lebih lanjut.
Indra menambahkan bahwa kondisi ini sebenarnya dapat dimaklumi, mengingat rumah jabatan tersebut terakhir kali direnovasi pada periode 2008-2010.
Namun, ia juga mengakui bahwa banyak bagian rumah yang mengalami kegagalan struktur akibat proses renovasi yang kurang baik.
Sebagian besar masalah terjadi pada bagian belakang rumah, di mana struktur bangunan lemah dan mulai turun, sehingga menyebabkan retakan pada dinding serta tembok rumah.
Baca Juga: E-Sport Jadi Cabang Olahraga Baru di Peparnas XVII Solo 2024, Buka Peluang bagi Atlet Difabel
“Dari hasil pantauan, banyak rumah yang mengalami masalah struktural, khususnya di bagian belakang. Struktur bangunannya melemah dan turun sehingga menarik atap dan menyebabkan retakan di hampir semua rumah,” papar Indra.
Menanggapi kondisi ini, Indra menilai bahwa perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus secara menyeluruh agar seluruh permasalahan struktural dan teknis dapat diselesaikan.
Apabila perbaikan hanya dilakukan sebagian, maka potensi kerusakan di masa depan akan tetap ada dan menimbulkan masalah serupa.
“Kami menilai perbaikan tidak bisa hanya dilakukan pada bagian tertentu. Perlu adanya renovasi menyeluruh, karena hampir seluruh atap rumah jabatan mengalami kerusakan,” ujarnya.
Meski demikian, rencana perbaikan menyeluruh ini tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, dan hal ini berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat.
Sebagian pihak menganggap bahwa anggaran renovasi lebih baik dialokasikan untuk kepentingan publik yang lebih luas, sementara sebagian lainnya menilai bahwa kesejahteraan anggota dewan juga penting untuk mendukung kinerja mereka dalam menjalankan tugas-tugas legislatif.***(LL)