ESENSI.TV, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat penanggulangan terorisme di Indonesia dengan melantik Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024, dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan stabilitas keamanan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme.
Penunjukan Eddy Hartono sebagai kepala BNPT didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 124/PPA/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Utama di BNPT.
Baca Juga: Kemenko Polhukam Ungkap 14 Provinsi Yang Punya Kerawanan Tinggi Pada Pilkada Serentak 2024
Dalam upacara tersebut, Eddy Hartono secara resmi mengambil sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam sumpahnya, Eddy menyatakan kesetiaannya kepada negara dan berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh integritas.
“Demi Allah, saya bersumpah akan setia kepada UUD Negara RI 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan sejujur-jujurnya demi pengabdian kepada bangsa dan negara,” ungkap Eddy saat mengucapkan sumpah di hadapan Presiden.
Baca Juga: Saifullah Yusuf Resmi Dilantik sebagai Menteri Sosial, Gantikan Tri Rismaharini
Eddy Hartono menggantikan posisi Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel yang telah pensiun dari jabatannya pada Agustus 2024.
Eddy, yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990, memiliki rekam jejak yang kuat dalam bidang penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus-kasus reserse.
Sebelum dilantik menjadi Kepala BNPT, ia menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum di bawah Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.
Baca Juga: Tim Basket Putra Jakarta Raih Emas di PON XXI Aceh-Sumut Usai Kalahkan Jawa Timur
Selain melantik Eddy Hartono, pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengangkat Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pelantikan ini berlangsung pada pukul 09.00 WIB dan menjadi bagian dari rangkaian penyesuaian posisi strategis dalam pemerintahan.