Fadhilah Mathar mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 122 kabupaten tertinggal dari total 514 kabupaten di Indonesia.
Namun, berkat berbagai upaya yang dilakukan selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah tersebut telah berkurang menjadi 62 kabupaten.
Peningkatan penetrasi internet di Indonesia juga menjadi salah satu capaian signifikan dari strategi digitalisasi ini.
Menurut Fadhilah Mathar, penetrasi internet meningkat dari 34,9% menjadi 79,50%, yang mencakup sekitar 221 juta penduduk Indonesia.
Baca Juga: Viral Cuitan Rombongan Paus Fransiskus Saat Pertama Tiba di Jakarta
Ini menunjukkan bahwa perluasan akses internet dan infrastruktur digital telah berhasil menjangkau lebih banyak wilayah di seluruh negeri.
Di sektor bisnis, digitalisasi telah menjadi pendorong utama perekonomian nasional, membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, dan memperkuat daya saing.
Kementerian Kominfo memainkan peran penting dalam mendorong adopsi teknologi digital di sektor ini melalui berbagai inisiatif dan program dukungan.
Fadhilah Mathar menjelaskan bahwa dengan adopsi teknologi digital, perusahaan dapat mengoptimalkan proses bisnis mereka dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor bisnis terhadap PDB nasional.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Kunjungan Paus Fransiskus Rayakan Perbedaan dan Toleransi di Indonesia
Pemerintah juga gencar melakukan digitalisasi layanan publik untuk memudahkan akses warga negara terhadap berbagai layanan.
Upaya ini termasuk pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI), yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah didasarkan pada data yang valid dan akurat.
Fadhilah Mathar menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan penting untuk meningkatkan kurasi, kecepatan, dan kualitas pelayanan publik, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintah.
Selain itu, Kementerian Kominfo terus berupaya memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital dengan menyiapkan talenta digital yang memiliki keterampilan dan pola pikir yang sesuai dengan kebutuhan era digital.
Baca Juga: Tanggapi Rencana Subsidi KRL Berbasis NIK, DPR Desak Pemerintah Tunda Kebijakan Diskriminatif Ini