Kementerian Sosial Mantapkan Komitmen Antikorupsi dan Tata Kelola Bersih di 2025

ESENSI.TV, NASIONAL - Dalam rangka menyongsong tahun 2025, Kementerian Sosial Republik Indonesia memulai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

Penandatanganan piagam pengawasan internal oleh seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon 1 menjadi simbol awal komitmen bersama. 

Acara ini berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, dan sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan sinergi antar unit kerja demi pelayanan publik yang optimal.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa konsolidasi ini adalah upaya nyata untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas. 

Baca Juga: Beri Apresiasi, BAM DPR RI Puji IOF 2024 sebagai Wadah Aspirasi Publik

Ia mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto tentang cita-cita bangsa yaitu, "Salah satu kebahagiaan terbesar adalah melihat masyarakat kecil tersenyum dan hidup sejahtera." 

Gus Ipul menambahkan, "Langkah ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan strategi untuk memastikan seluruh elemen Kementerian Sosial bekerja dengan tanggung jawab dan sinergi yang kuat."

Plt Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Dody Sukmono, memaparkan beberapa prioritas utama yang akan dijalankan, termasuk penguatan pengawasan internal, peningkatan kerja sama lintas unit, dan implementasi rencana aksi pencegahan korupsi. 

"Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini, kami mengingatkan pentingnya mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi kesejahteraan sosial," ujarnya.

Baca Juga: DPR Buka Indonesia Opinion Festival 2024, Wadah Aspirasi dan Kolaborasi untuk Demokrasi

Sebagai refleksi kinerja tahun 2024, Kementerian Sosial mencatat sejumlah pencapaian positif. 

Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan peningkatan nilai menjadi 76,34, naik 3,65 poin dari tahun sebelumnya. 

Selain itu, beberapa unit kerja berhasil mendekati predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Peningkatan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi bukti komitmen terhadap perbaikan tata kelola.