Mendikdasmen Abdul Mu'ti Kaji Ulang Sistem Zonasi dan Ujian Nasional, Tampung Aspirasi Publik

ESENSI.TV, NASIONAL - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, tengah mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan nasional, termasuk sistem zonasi sekolah dan Ujian Nasional (UN).

Sebelum menetapkan kebijakan, Sekretaris Umum Muhammadiyah itu akan mendengar aspirasi dari berbagai pihak, memastikan semua masukan tertampung demi perbaikan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Abdul Mu'ti menekankan bahwa kebijakan pendidikan yang sedang berlaku menuai banyak perhatian dan masukan dari publik. 

 Baca Juga: Presiden Prabowo Inisiasi Kampung Haji Indonesia di Makkah untuk Tingkatkan Kenyamanan Jemaah

Mulai dari sistem zonasi, yang membatasi pilihan sekolah berdasarkan wilayah, hingga rencana untuk mengembalikan Ujian Nasional sebagai tolok ukur penilaian siswa, menjadi isu yang banyak dibahas.

“Kami saat ini sedang mengumpulkan aspirasi dari berbagai pihak terkait kebijakan yang saat ini dianggap memerlukan peninjauan. Di samping UN dan zonasi, kami juga akan fokus pada masalah kesejahteraan guru. Kami berharap masukan dari berbagai kalangan dapat menjadi bahan referensi bagi kementerian dalam mengambil keputusan,” ungkapnya, seperti dilansir dari laman tribratanews.polri.go.id pada Minggu, 3 November 2024.

Mu'ti menjelaskan bahwa proses penyusunan kebijakan ini akan melibatkan berbagai perspektif, tidak hanya dari ahli pendidikan yang berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga dari pihak-pihak yang menjalankan kebijakan tersebut di lapangan. 

 Baca Juga: Jakarta Alokasikan Rp91,1 Triliun dalam APBD 2025, Sekolah Gratis dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Dengan cara ini, ia berharap keputusan yang diambil dapat menyentuh segala aspek pendidikan dan memenuhi harapan berbagai pihak yang berkepentingan. 

“Ada analisis akademik dari para pakar pendidikan yang memberikan pandangan teoritik, namun kami juga akan menerima pandangan praktis dari para pelaksana dan pembuat kebijakan," tambahnya.

Abdul Mu'ti berencana untuk mengundang kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia serta perwakilan media untuk membahas kebijakan pendidikan ini secara mendalam. 

Ia yakin bahwa dengan melibatkan lebih banyak pihak, kementerian dapat mengambil keputusan yang lebih terarah dan bermanfaat bagi perkembangan pendidikan nasional. 

Baca Juga: Polri Rekrut Lulusan Pertanian dan Peternakan untuk Dukung Ketahanan Pangan dan Cegah Stunting

“Kami berharap semua pihak bisa memberikan masukan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik untuk masa depan pendidikan kita,” ucapnya.