Sunarto Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung 2024-2029

ESENSI.TV, NASIONAL - Proses pemilihan calon Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk periode 2024-2029 telah mencapai titik akhir pada Rabu, 16 Oktober 2024 kemarin.

Dari hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh para hakim agung, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, berhasil mengamankan posisi Ketua MA untuk lima tahun ke depan setelah memperoleh dukungan suara terbanyak.

Pemilihan ini diikuti oleh empat kandidat yang sama-sama berasal dari kalangan hakim agung. 

Selain Sunarto, nama-nama lain yang mencalonkan diri adalah Haswandi, Soesilo, dan Yulius. 

Baca Juga: Teguh Setyabudi Dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta Menggantikan Heru Budi Hartono

Namun, dukungan terbanyak jatuh pada Sunarto, yang mendapatkan kepercayaan dari 30 hakim agung, menjadikannya pemenang dalam pemilihan tersebut.

Dalam pengumuman resmi hasil pemilihan, Pimpinan Sidang Muhammad Syarifuddin menyampaikan hasil perhitungan suara di hadapan para peserta pemilihan.

"Berdasarkan hasil perhitungan suara yang kami terima, Yang Mulia Profesor Doktor H. Sunarto, S.H., M.H. berhasil memperoleh dukungan dari 30 suara. 

Berdasarkan aturan Pasal 9 ayat 1 dalam Keputusan Ketua MA Nomor 212/KMA/SK.KP1.1/2024 tentang Tata Tertib Pemilihan, jumlah ini melebihi 50% dari suara sah yang diberikan," ungkap Syarifuddin, dikutip pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Baca Juga: Bawaslu Tekankan Pentingnya Bukti Kuat dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Dengan hasil tersebut, Syarifuddin secara resmi mengumumkan bahwa Sunarto ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih. 

"Maka, dengan ini, kami menetapkan Yang Mulia Profesor Doktor H. Sunarto, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Agung yang baru untuk periode 2024-2029," lanjutnya dalam pernyataan resmi.

Pemilihan ini merupakan bagian dari proses rutin yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk menentukan pemimpin tertinggi di lingkungan Mahkamah Agung.

Sebagai Ketua MA yang baru, Sunarto diharapkan dapat membawa arah kebijakan yang segar dan melanjutkan program-program sebelumnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lembaga peradilan di Indonesia.