Jokowi Resmikan Proyek Infrastruktur: 24 Ruas Jalan dan Jembatan untuk Aceh yang Lebih Terhubung

ESENSI.TV, ACEH - Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan program pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Aceh yang mencakup 24 ruas jalan dengan total panjang 196 kilometer. 

Acara tersebut dilaksanakan pada Selasa, 15 Oktober 2024, dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas di daerah tersebut.

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa proyek ini juga melibatkan pembangunan jembatan sepanjang 60 meter dengan total anggaran mencapai Rp686 miliar. 

 Baca Juga: Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Spesialis Rumah Kosong di Bekasi, Satu Pelaku Ditembak Saat Melawan

Ia menekankan pentingnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam menghubungkan kabupaten, kota, dan provinsi, baik untuk mobilitas masyarakat maupun distribusi barang. 

"Jalan dan jembatan berperan sangat penting untuk konektivitas antarkabupaten, antarkota, dan antarprovinsi. Keduanya mendukung mobilitas orang dan barang," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyoroti dampak negatif dari jalan yang rusak terhadap perekonomian masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat kelancaran logistik, yang pada gilirannya berdampak pada harga barang di tingkat konsumen. 

 Baca Juga: Kejagung Lanjutkan Penyidikan Kasus Korupsi Kelapa Sawit di KLHK, Penggeledahan Kantor Sekjen Dilakukan

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, Presiden pada tahun 2023 mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai perbaikan dan pembangunan jalan daerah.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Aceh ini mencakup 14 kabupaten, termasuk Aceh Timur, Bireuen, Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Langsa, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Nagan Raya, Gayo Lues, dan Bener Meriah. 

Dengan adanya proyek ini, diharapkan aksesibilitas di wilayah tersebut akan meningkat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan mempercepat distribusi logistik.

Dengan demikian, melalui langkah konkret ini, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh. 

 Baca Juga: Alexander Marwata Akhirnya Penuhi Panggilan Polisi Terkait Pertemuan dengan Eko Darmanto, Tegaskan Tak Ada Keuntungan Pribadi