Bapanas Dorong Percepatan Serapan Anggaran Daerah Melalui Program Pengendalian Inflasi dan Gerakan Pangan Murah

ESENSI.TV, NASIONAL - Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus berupaya mendorong percepatan realisasi anggaran dekonsentrasi di berbagai daerah melalui berbagai program pengendalian inflasi, salah satunya adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). 

Gerakan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk menekan laju inflasi di tingkat regional sekaligus meningkatkan serapan anggaran yang masih belum optimal.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa hingga saat ini realisasi anggaran dekonsentrasi di tingkat daerah baru mencapai 65,50 persen.

 Baca Juga: Polisi Temukan Jasad Pria di Kolong Jembatan Kali Sugutamu, Diduga Terjatuh dan Tewas di Tempat

Capaian tersebut dinilai masih cukup jauh dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 80 persen di bulan September 2024. 

"Kami berharap ada percepatan serapan anggaran di daerah melalui kegiatan pengendalian inflasi seperti Gerakan Pangan Murah ini," kata Sarwo Edhy dalam keterangannya, dikutip dari laman tribratanews.polri.go.id pada Sabtu, 28 September 2024.

Lebih lanjut, Sarwo Edhy merinci bahwa dari total anggaran dekonsentrasi sebesar Rp155 miliar, saat ini baru terserap sekitar Rp100,202 miliar. 

Hal ini menunjukkan masih adanya kendala dalam implementasi program di lapangan yang menyebabkan sebagian besar daerah belum mencapai target realisasi anggaran yang diharapkan.

 Baca Juga: Bawaslu Perintahkan KPU Batalkan Penggantian 3 Anggota DPR Terpilih dari PKB di Dapil Jawa Timur  

Berdasarkan evaluasi Bapanas, terdapat sembilan provinsi yang mencatatkan serapan anggaran terendah. 

Beberapa di antaranya adalah Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Papua Barat Daya. 

Selain itu, provinsi seperti Kalimantan Tengah, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan juga termasuk dalam daftar provinsi dengan serapan anggaran yang minim.

Dalam menghadapi situasi ini, Bapanas akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan bahwa program-program pengendalian inflasi berjalan secara efektif dan efisien. 

 Baca Juga: Polda Metro Jaya Periksa 17 Saksi Terkait Dugaan Pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto