Indonesia Fokus pada Kebijakan Energi Terbarukan yang Sesuai dengan Kebutuhan Nasional

ESENSI.TV, NASIONAL - Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa kebijakan energi terbarukan Indonesia tidak akan sepenuhnya meniru negara-negara maju. 

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan dampak pada ekonomi nasional dan terutama masyarakat kecil.

Baca Juga: OJK Tindak Lanjuti Kerugian Rp130 Triliun dari Investasi Ilegal dengan Satgas PASTI

"Kami tidak ingin kebijakan yang kami buat justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut harus juga bisa dinikmati oleh rakyat kecil. Itulah mengapa kebijakan energi terbarukan kami tidak bisa serta-merta mencontoh negara-negara maju," jelas Luhut, dikutip dari laman tribratanews.polri.go.id pada Jum'at, 6 September 2024.

Indonesia, menurut Luhut, memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya untuk menangani perubahan iklim, salah satunya adalah kemampuan penyimpanan karbon melalui teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). 

Teknologi ini memungkinkan Indonesia untuk menyimpan sekitar 600 gigaton emisi karbon. 

Baca Juga: 700 Personel TNI-Polri Amankan Kepulangan Paus Fransiskus dan Delegasi ISF 2024

Potensi ini memperkuat peran Indonesia dalam upaya global menekan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, Indonesia juga memiliki ekosistem mangrove yang sangat luas, mencapai 3,3 juta hektare. 

Mangrove ini tidak hanya mampu menyerap emisi gas rumah kaca di atas permukaan, tetapi juga menyimpannya di bawah tanah.

Luhut menegaskan bahwa potensi alam ini dapat menjadi solusi penting bagi Indonesia dalam mencapai target emisi nol bersih (net zero emission).

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Ajak Delegasi ISF 2024 Tingkatkan Kerja Sama dalam Teknologi Hijau

Luhut juga menyoroti bahwa tingkat emisi per kapita Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju.