Baca Juga: Liburan ke Pantai Nongsa: Spot Santai Favorit dengan Panorama Luar Negeri dari Garis Pantai
Ia juga menyoroti kurangnya efektivitas komunikasi dari pihak terkait, yang menyebabkan banyak masyarakat merasa tidak memahami sepenuhnya ketentuan subsidi dan durasinya.
Mufti menyatakan, klaim bahwa lonjakan tagihan disebabkan oleh meningkatnya konsumsi listrik tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan tanpa data yang jelas.
“Banyak warga menyampaikan kepada kami bahwa konsumsi listrik mereka tetap seperti biasa. Artinya, jika ada kenaikan, PLN perlu membuktikan dengan data yang bisa diakses publik,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Mufti mendorong agar PLN membuka layanan audit pemakaian listrik yang transparan dan bisa dimanfaatkan pelanggan tanpa biaya tambahan.
Baca Juga: KAI Services Buka Lowongan Pramugara dan Pramugari, Lulusan SMA Bisa Ikut Walk-in Interview
Selain itu, ia juga menekankan perlunya perbaikan sistem digital PLN, terutama aplikasi PLN Mobile.
Menurutnya, meski aplikasi tersebut dirancang untuk memantau pemakaian listrik, masih banyak pelanggan yang tidak paham cara menggunakannya karena minimnya edukasi dan literasi digital.
Lebih lanjut, Mufti mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak pencabutan subsidi listrik ini.
Ia menilai, kebijakan energi seharusnya tidak menambah beban masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang paling rentan terdampak.
Baca Juga: Lakukan 5 Cara Merawat Power Window Mobil Ini agar Awet dan Anti Macet
“Negara seharusnya hadir bukan hanya lewat bantuan sesaat, tapi juga dengan kebijakan energi jangka panjang yang berpihak pada rakyat,” tutup legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.***(LL)