Direktur Utama PT THL, Eddy Prabowo, adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang selama ini dikenal dekat dengan Prabowo. Menurut JATAM, struktur kepemilikan seperti ini memperlihatkan adanya dimensi politik dalam penguasaan hutan Aceh.
Di sektor HPH, perusahaan seperti PT Aceh Inti Timber (80.804 ha) dan PT Lamuri Timber (44.400 ha) juga tercatat menguasai wilayah hutan skala besar yang beririsan dengan area sensitif ekologis.
Di sisi lain, sebagian lahan yang dikaitkan dengan Prabowo juga dipakai untuk program konservasi.
Pada Juni 2025, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau kawasan konservasi gajah di Bener Meriah yang menggunakan 20.000 ha lahan Prabowo dan dikelola bersama WWF.
Pemerintah menyebut upaya ini sebagai bagian dari perbaikan tata kelola lingkungan.
Secara keseluruhan, laporan JATAM ini merupakan kritik atas tata kelola lingkungan yang dianggap masih membuka ruang bagi eksploitasi di daerah yang seharusnya dilindungi, serta mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjaga wilayah hulu DAS yang vital bagi pencegahan banjir.*** (LL)