ESENSI.TV, JAKARTA - Media sosial ramai memperbincangkan momen bersejarah saat Kejaksaan Agung menyerahkan dana pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun ke Kementerian Keuangan, Senin, 20 Oktober 2025.
Dana fantastis tersebut merupakan hasil penegakan hukum dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, salah satu perkara korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Video penyerahan simbolis yang beredar luas di berbagai platform digital memicu reaksi publik.
Menanggapi antusiasme publik itu, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan produktif.
Baca Juga: AMPG Ancam Tindak Pembuat dan Penyebar Konten Meme Bahlil
Menurutnya, Rp13 triliun bukan sekadar angka, tetapi peluang besar untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah. Kalau satu kampung nelayan butuh Rp22 miliar, dana ini bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan. Ini bukan angka kecil,” ujar Presiden Prabowo.
Fokus Pemerintah Bangun Desa Nelayan Modern
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa desa-desa nelayan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.
Selama puluhan tahun, banyak komunitas pesisir yang belum tersentuh pembangunan memadai.
Melalui dana hasil penegakan hukum ini, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan modern hingga akhir 2026.
Baca Juga: Stop Galbay! Begini 5 Cara Gen Z Bisa Terbebas dari Pinjol dan Hidup Lebih Tenang
Setiap desa nelayan akan dilengkapi dengan fasilitas modern, mulai dari perumahan layak, pelabuhan kecil, cold storage, hingga sarana pendidikan dan kesehatan dasar.