Kejagung Serahkan Rp13 Triliun Hasil Korupsi, Presiden Prabowo Berkomitmen Bangun 1.100 Desa Nelayan modern

Program ini diharapkan mampu mengangkat taraf hidup masyarakat pesisir yang selama ini menjadi garda terdepan sektor kelautan Indonesia.

“Kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Anggarannya Rp22 miliar per desa. Kalau dikelola dengan benar, uang hasil korupsi yang kita rebut kembali ini bisa langsung berdampak nyata bagi rakyat,” lanjut Presiden.

Selain mengapresiasi kerja Kejagung, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk penipuan terhadap bangsa sendiri. 

Baca Juga: Bensin Terasa Boros? Coba 9 Trik Ini Biar Mobil Jadi Lebih Efisien

Ia mencontohkan praktik penyelundupan timah dari Bangka Belitung yang selama hampir dua dekade menyebabkan kerugian negara hingga Rp40 triliun per tahun.

“Bisa kita bayangkan, 20 tahun dikali Rp20 triliun saja, kerugian negara sudah mencapai 800 triliun. Itu uang rakyat,” tegasnya.

Presiden juga menyebut praktik ilegal seperti tambang liar, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing telah lama menggerogoti potensi penerimaan negara.

Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat koordinasi lintas lembaga, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, dan Bea Cukai untuk menutup celah penyimpangan.***(LL)