ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan komitmen parlemen untuk terus mengawasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar sistem perpajakan di Indonesia berjalan secara adil, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat kecil.
Dalam keterangannya, Misbakhun menyampaikan bahwa penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembangunan, namun keadilan dalam sistem pajak harus menjadi prioritas.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus mengejar target penerimaan, melainkan juga memperhatikan beban yang ditanggung rakyat.
Baca Juga: Kamp Penuh Sesak, Ribuan Warga Palestina Terpaksa Kembali ke Gaza Meski Dihujani Serangan Israel
“Pajak adalah kewajiban, tapi sistemnya harus adil. Jangan sampai masyarakat kecil merasa terbebani, sementara potensi pajak besar justru lolos,” ujar Misbakhun.
Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga Juli 2025 realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.195 triliun atau sekitar 58,3 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.050 triliun.
Menurut Misbakhun, capaian ini harus diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan perpajakan serta upaya serius dalam menutup celah penghindaran pajak oleh pihak-pihak tertentu.
Ia menilai, salah satu tugas DPR melalui Komisi XI adalah memastikan DJP menjalankan reformasi perpajakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan.
Baca Juga: Ditekan Persaingan, Onana Hengkang dari MU ke Trabzonspor dengan Status Pinjaman
Misbakhun menegaskan pihaknya akan mendorong modernisasi sistem agar lebih sederhana, efisien, serta mudah diakses masyarakat luas.
“Ke depan, reformasi perpajakan tidak boleh hanya sekadar digitalisasi sistem, tetapi juga harus menyentuh aspek keadilan sosial,” imbuhnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan isu pajak sebagai alat untuk membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya, pajak harus diarahkan untuk memperkuat perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.