ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi untuk Tahun Anggaran 2026 telah disepakati sebesar 5,4 persen.
Pernyataan ini disampaikan usai rapat kerja antara Komisi XI, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, beberapa asumsi dasar makro ekonomi juga disetujui, termasuk inflasi sebesar 2,5 persen, nilai tukar rupiah dipatok Rp16.500 per dolar AS, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di kisaran 6,9 persen.
Selain itu, GNI per kapita diproyeksikan mencapai USD 5.520 sebagai indikator kemajuan ekonomi per individu.
Baca Juga: Gempuran Israel ke Gaza Makin Beringas, 71 Warga Palestina Tewas dalam 24 Jam Terakhir
Misbakhun menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan ini harus didukung program pembangunan yang mampu memperkuat konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
“Dengan pertumbuhan 5,4 persen ini, diharapkan Pemerintah berupaya serius mengembangkan program-program pembangunan, terutama menciptakan program pembangunan yang berdampak kuat pada konsumsi rumah tangga, investasi, mendorong ekspor, dan model tetap bruto berkelanjutan,” ujarnya kepada Parlementaria.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan penerimaan negara yang memadai untuk mendukung program-program tersebut.
“Semua target ini telah kami serahkan kepada Pemerintah. Motivasi utama pertumbuhan ini adalah konsumsi. Jika Pemerintah memiliki konsumsi yang kuat, hal itu harus didukung oleh penerimaan negara yang besar dan kuat,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Baca Juga: Resmi! Manchester United Lepas Alejandro Garnacho ke Chelsea Senilai 40 Juta Poundsterling
Lebih jauh, Misbakhun menyoroti peran Bank Indonesia dan OJK dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan makroprudensial dan pengelolaan suku bunga diarahkan untuk mendorong dunia usaha, memperluas investasi sektor riil, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi korporasi, UMKM, dan konsumen.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat lapangan kerja dan memperlancar aktivitas bisnis di berbagai sektor.
Kesepakatan ini menjadi pijakan strategis bagi pemerintah dan DPR untuk menyusun anggaran 2026 yang realistis, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.***(LL)